WARTALAPOR - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2025-2034 sudah final. Dokumen ini akan digunakan selama 10 tahun dan telah disesuaikan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang berlaku hingga tahun 2060. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, menegaskan bahwa RUPTL yang siap diajukan ke Presiden Prabowo Subianto ini telah sesuai dengan rencana sebelumnya.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pati Jaya, menjelaskan bahwa RUPTL terbaru akan bersifat adaptif, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin belum terprediksi. Ini memberikan peluang bagi PLN untuk menunda investasi atau pembangunan pembangkit jika permintaan menurun.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa mayoritas proyek ketenagalistrikan baru hingga tahun 2034 akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT), dimana 60% dari tambahan pembangkit listrik baru selama 10 tahun ke depan akan berasal dari sumber EBT. Dia juga menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW), di mana 60%-nya berasal dari EBT.
Dari draft RUPTL, kebutuhan investasi untuk proyek EBT diperkirakan mencapai Rp 1. 100 triliun, dengan Rp 400 triliun untuk interkoneksi jaringan listrik dan Rp 600-700 triliun untuk pembangkit. Bahlil menilai peningkatan kapasitas pembangkit listrik sangat penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Narasumber https://wartalapor.blogspot.com/