WARTALAPOR - Venezuela kembali berada dalam fase kritis dari krisis ekonomi yang telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Pendapatan negara dari sektor minyak menurun akibat sanksi terbaru dari Amerika Serikat terhadap pemerintah Presiden Nicolas Maduro karena dugaan kecurangan pemilu. Situasi ini semakin buruk karena pemerintah tidak dapat mengambil tindakan yang responsif, meskipun sebelumnya sempat ada stabilitas pascapandemi.
Pada minggu lalu, Maduro mengumumkan keadaan darurat ekonomi dan meminta izin darurat kepada Majelis Nasional untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan ekonomi. Kebijakan tersebut termasuk penghapusan sementara pajak dan pembelian wajib produk dalam negeri untuk mengurangi impor. Maduro mengatakan langkah ini sebagai reaksi terhadap tarif global yang dipicu oleh kebijakan AS, namun ekonom mencatat bahwa kemerosotan sudah terlihat sebelum pengumuman tersebut.
Setelah pandemi, Venezuela sempat menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi setelah pemerintah melonggarkan kontrol harga dan memperbolehkan penggunaan dolar AS. Pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2022, dan beberapa kawasan di Caracas mengalami kemajuan dengan tumbuhnya toko barang impor dan usaha kecil. Namun, daerah lain seperti Maracaibo masih tertinggal.
Inflasi saat ini diperkirakan mencapai 180-200%, dengan daya beli masyarakat terus menurun karena gaji tidak sebanding dengan inflasi. Upah minimum pemerintah sekitar US$1,65 per bulan ditambah tunjangan, namun banyak perusahaan tidak membuka lowongan kerja. Beberapa bahkan mulai membayar dengan bolivar yang nilainya turun.
Menjelang pemilu tahun lalu, banyak warga berpikir untuk migrasi demi ekonomi, tetapi sekarang tren itu menurun akibat kebijakan imigrasi yang ketat. Jonatan Urdaneta, seorang sopir taksi, merasakan penurunan jumlah penumpang migran secara langsung dan berharap situasi membaik.
Narasumber https://wartalapor.blogspot.com/